Kritikan Pengamat buat Anggapan Bawaslu soal Safari Politik Anies Baswedan Tidak Etis

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Zaenal A Budiyono mengkritisi pandangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Anies Baswedan selaku bakal capres dari Partai NasDem bertindak kurang etis.

Menurut Zaenal, Bawaslu bukanlah lembaga yang berwenang soal etika. “Etika tidak memiliki institusi resmi sebagai penafsir tunggal. Sebaliknya, ia tumbuh dan hidup bersama dengan dinamika masyarakat,” ujar Zainal melalui layanan pesan kepada JPNN.com, Jumat (16/12).

Mantan asisten staf khusus kepresidenan itu berpendapat sebaiknya penilaian tentang etis atau tidaknya safari politik Anies Baswedan itu diserahkan kepada masyarakat. “Bukan anggota Bawaslu yang menilai melaui parameter etika, itu out of context,” tutur Zainal. Direktur eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) itu juga menyoroti teguran dari Bawaslu soal Anies dianggap mencuri start kampanye.

Merujuk UU Pemilu dan peraturan turunannya, Zainal berpendapat safari mantan gubernur DKI itutidak bisa didefinisikan sebagai aksi mencuri start kampanye, apalagi dianggap sebagai tindakan kurang etis. Menurut Zainal, tahapan kampanye Pilpres 2024 baru dimulai pada 28 November 2023 sehingga apa pun yang dilakukan oleh Anies maupun bakal capres dari partai mana pun tidak bisa dianggap mencuri start kampanye.

“Apanya yang dicuri, wong barangnya saja (jadwal kampanye) belum berjalan,” ulasan Zainal.

Direktur eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) itu justru menyoroti para pejabat yang melakukan aktivitas seperti safari politik dengan biaya negara. Para pejabat itu pun bisa berdalih dengan alasan tugas negara. Oleh karena itu, Zainal menegaskan Anies Baswedan yang saat ini berstatus warga biasa berhak beraktivitas, termasuk mengunjungi berbagai daerah.

Meski kini menjadi bakal capres dari Partai NasDem, Anies sampai saat ini belum terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Zainal mengatakan sebaiknya masyarakat didorong untuk terbiasa terlibat dengan berbagai kegiatan politik tidak hanya saat pemilu.

Dia beralasan politik adalah ruang bagi semua elemen di masyarakat untuk bertukar pikiran dan gagasan “Jika masyarakat terlibat makin dalam politik, tidak hanya mejelang pemilu, dengan sendirinya pendidikan politik rakyat akan meningkat. Pada akhirnya, masyarakat yang cerdas secara politik akan memiliki imun politik kolektif,” tuturnya. JPNN

Leave a Reply