Sindonews.com – Pengurus PPP dari kubu Romahurmuzy (Romi) maupun Djan Faridz dinilai sedang mengalami apa yang disebut sebagai pendangkalan politik. Dukungan kedua kubu untuk pasangan Ahok-Djarot pada Pilgub DKI dianggap upaya memutuskan kebijakan strategis partai yang lebih mementingkan pertimbangan-pertimbangan pragmatis, dan meminggirkan pertimbangan atas dasar asas dan ideologi partai.
Direktur Eksekutid Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal A Budiyono mengatakan, secara prosedur politik, tidak ada yang salah dengan dukungan PPP (kubu Romi) ke Ahok di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Karena semua kekuatan politik berhak mendukung calon gubernurnya masing-masing.
Meski demikian, politik prosedural hanya sebagian kecil dari political game itu sendiri. Di luar prosedur ada ideologi, nilai dasar perjuangan, visi dan karakter masing-masing partai.
Hal-hal ini pula yang membedakan antara partai satu dengan partai lainnya. Bahkan dikatakan bila partai tidak memiliki ideologi yang kuat dipegang para kadernya, maka ia tak lebih dari organisasi biasa, bukan partai politik.
Ideologi dan nilai dasar ini pula yang menuntut ke mana partai berjalan dan memberi warna kehidupan suatu bangsa. Di luar negeri, kita melihat misalnya, partai Hijau, yang dalam perjuangan politiknya hampir semua program-programnya mengarah pada kelestarian lingkungan.
Begitu juga dengan partai-partai lain yang selalu mempertimbangkan kebijakan strategis partai dengan ideologi yang mereka anut. Di Indonesia, PPP merupakan partai Islam tertua yang masih eksis hingga saat ini. PPP menganut asas Islam yang menjadi ruh perjuangan kader-kadernya.
Dalam penjaringan dukungan untuk kontestasi politik, PPP juga tidak ekslusif dan tertutup. Mereka membuka diri dengan tokoh-tokoh berprestasi.
Seperti yang mereka tulis di website resmi, PPP menyatakan bahwa, “…sebaik-baiknya orang yang berhak dicalonkan sebagai pejabat publik oleh PPP adalah orang yang memberikan sumbangsih besar kepada umat Islam, baik melalui PPP atau melalui organisasi Islam lainnya”. Namun yang dimaksud sebagai kandidat di luar kader PPP adalah aktivis organisasi Islam.
“Lebih baik mencalonkan aktivis organisasi Islam sebagai pejabat publik yang telah memberikan sumbangsih kepada organisasi Islamnya daripada mencalonkman kader PPP tidak jelas modal sosial dan sumbangsihnya kepada Islam dan umat Islam”. Maka dengan dukungan kubu Romi yang mengaku sebagai PPP resmi ke Ahok, sulit dicari landasan ideologis maupun historisnya.
Tampaknya para pengurus PPP saat ini (kedua kubu) tengah mengalami apa yang disebut sebagai “pendangkalan politik”. Yaitu cara atau upaya memutuskan kebijakan strategis partai yang lebih mementingkan pertimbangan-pertimbangan pragmatis, dan meminggirkan pertimbangan atas dasar asas dan ideologi partai.
Dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia ini menuturkan, pertimbangan pragmatis yang dihadapi kubu Romi saat ini tak lain dengan adanya tekanan dari kubu Djan Faridz yang mengaku lebih berhak memegang SK setelah memenangkan PTUN. Apalagi secara politik kubu Djan memperoleh panggung besar dan luas dari kekuasaan dalam mengekspresikan dukungan kepada Ahok.
Dengan kata lain, kubu Romi menghadapi dua tekanan di waktu yang sama, yaitu tekanan hukum dan politik. Tentu saja pihak Ahok-Djarot merasa diuntungkan dengan dukungan dua kubu PPP ini.
Paling tidak itu menjadi penguat dalam mendekati kelompok pemilih muslim yang sebelumnya sedikit sulit didekati karena kasus penistaan agama yang kini tengah berproses di pengadilan. Apalagi suara PPP di Jakarta termasuk besar, dengan 10 kursi di parlemen.
Meski demikian tidak ada jaminan bahwa merapatnya PPP ke Ahok akan diikuti oleh seluruh pemilih PPP yang mayoritas muslim. Apalagi di banyak momen besar seperti aksi 411 dan 212 banyak elemen muslim di Jakarta yang terlibat, termasuk pemilih PPP.
Justru ini ujian bagi PPP dan demokrasi Indonesia sendiri. Apakah setelah mendukung Ahok, pamor partai berlambang Kakbah dan berasas Islam yang selama ini melekat di PPP, akan bertambah kuat atau justru luntur. Pemilu 2019 yang akan menjawabnya.