Indopos.co.id – Dosen FISIP Universitas Al Azhar, Zaenal Budiyono mengungkapkan, fenomena koalisi dadakan menunjukkan partai politik di Indonesia belum memiliki basis ideologi jelas, solid dan konsisten.
Zaenal mencontohkan, PDIP dan Gerindra mendadak kompak jelang pesta demokrasi di daerah pada 2018. Dua partai ini kerap bersinggungan di pemerintahan.
“Hanya kepentingan elektoral sesaat, atau kepentingan pragmatis lain,” tegas Budiyono kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (11/1).
Kilas balik ke belakang, PDIP-Gerindra memang bukan rival, karena Pilpres 2009, Mega bersama Prabowo bahkan berpasangan di Pilpres. Demikian pula dalam Pilkada Jakarta 2012, di mana kedua partai itu mendukung Jokowi-Ahok.
“Kalau sekarang Gerindra membuat kutub baru dengan PKS dan PAN (Koalisi Permanen), itu langkah bagus untuk melembagakan tradisi oposisi politik,” kata Budiyono.
Namun, dia melanjutkan, karena sistem politik Indonesia tidak mengenal istilah oposisi (dalam pengertian oposisi permanen seperti di Barat atau negara parlementer), maka cuma manuver ‘Benci Tapi Rindu’ terlihat. Kadang bertemu, di saat partai lain berpisah. Hanya kesamaan kepentingan jangka pendek.
Seperti Pilkada Jatim, Gus Ipul – Puti Soekarno. Kalau Gerindra memiliki ideologi dan pandangan politik berbeda, tidak harus ‘asal mendukung di detik-detik terakhir’. Bahkan bila poros baru gagal, tidak mencalonkan tidak menjadi soal.
“Bila cara komunikasinya baik, tidak mencalonkan tapi konsisten dengan ideologi juga bisa jadi nilai tambah secara politik,”
Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) ini menambahkan, kedepannya agar tradisi oposisi berjalan sehat untuk mengawal konsolidasi demokrasi, perlu pelembagaan oposisi permanen melalui UU. Dengan demikian publik akan benar-benar bisa membedakan partai-partai tertentu.
Kalau sistem seperti sekarang, Zaenal menambahkan, partai politik dipaksa bermain di level rendah, pragmatisme untuk memenangkan pemilihan.
“Tidak lebih dari itu. Padahal Pilkada dimaknai dengan tawaranprogram dengan kualitas nomor satu, dan juga cara meraih berbeda-beda, namun dengan tujuan sama mewujudkan kesejahteraan rakyat.”